SERAMBI/M ANSHAR
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zulkarnain (tengah) memperlihatkan data laporan korupsi di Aceh dalam pertemuan dengan Pemimpin Redaksi Harian Serambi Indonesia Mawardi Ibrahim (kanan), Redaktur Pelaksana Yarmen Dinamika (kiri) dan staf redaksi lainnya di Kantor Harian Serambi Indonesia, Aceh Besar, Selasa (13/11).
Berita Terkait
- Empat Pimpinan SKPK Abdya Luruskan Laporan Pansus
- Pelaku KKN Kebanyakan Kaum Intelek
- DPRA Minta Aparat Proaktif
- Bupati Kembalikan Jabatan Tiga Kepala SKPK
- Gubernur Minta KPK Tangkap Koruptor di Aceh
- Aceh Galang 1.000 Tanda Tangan Dukung KPK
- Massa Pendukung KPK Berorasi di Taman Makam Pahlawan
- Dewan Pidie Sorot Kinerja SKPK
- Ganjil, DPR Minta Audit KPK
- KPK Imbau Aceh Publikasi APBA
BANDA ACEH - Pimpinan atau Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain mengatakan dana aspirasi untuk 69 anggota DPRA anggaran 2012 dengan rincian Rp 5 miliar per anggota dewan hanya akan mempermudah korupsi. Bahkan di daerah lain dana itu sudah dihapus karena tidak jelas pengelolaannya.
Zulkarnain menyampaikan hal tersebut saat bersilaturahmi ke Kantor Harian Serambi di Gampong Meunasah Manyang, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Selasa (13/11). Kehadirannya ke Banda Aceh kemarin sebagai pemateri pada seminar nasional di Unsyiah, Banda Aceh dan meninjau sekolah anti korupsi GeRAK Aceh.
“Tokoh masyarakat, LSM, dan media massa sangat perlu mengkritisi kebijakan itu. Setiap pengeluaran uang negara melalui bendahara dan harus ada aturan jelas. Sedangkan dana aspirasi itu tidak jelas siapa yang mengelola, dalam bentuk apa bantuannya, dan tidak jelas pertanggungjawabannya. Itu dirancang hanya untuk mempermudah korupsi,” kata Zulkarnain.
Karena itu, menurutnya di provinsi lain dana aspirasi dewan tersebut sudah banyak dihapus. “Ya, sistem penggunaan dana itu sangat lemah dan banyak masalah. Nah, kalau dewan sendiri sudah tidak bersih, bagaimana mereka melakukan fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan,” ujar Zulkarnain dengan nada bertanya.
Pada kesempatan itu, Zulkarnain juga menyebutkan sejak 2004 hingga 9 November 2012, KPK menerima 997 pengaduan dari Aceh, termasuk yang dilaporkan kalangan LSM antikorupsi. Sebanyak 131 di antaranya ditunjuk langsung (TL) ke instansi berwenang, seperti polisi dan jaksa, 371 TL ke internal KPK, 78 TL permintaan tambahan data ke pelapor, dan 470 laporan tidak ditunjuk kemana-kemana karena tanpa ada identitas dari pelapor dan tidak ada bukti awal.
Namun, Zulkarnain menegaskan kedatangannya ke Aceh sama sekali bukan karena pengaduan itu dan tidak ada kaitan juga dengan kedatangan Gubernur Aceh Zaini Abdullah ke KPK Jakarta awal bulan ini meminta lembaga antikorupsi itu menangkap koruptor di Aceh.
“Kami tentu merespons laporan Pak Gubernur, tetapi kami juga butuh dukungan kepala SKPA di Aceh untuk mengungkap ini. Saya ke Banda Aceh hari ini memenuhi undangan Presiden Mahasiswa Unsyiah untuk menjadi pemateri, meninjau dan memberi dukungan terhadap sekolah antikorupsi di Aceh, dan bersilaturahmi ke Serambi,” jawabnya.
Di Kantor Serambi, Zulkarnain yang didampingi oleh dua staf KPK diterima oleh Pemred Serambi Mawardi Ibrahim, Redpel Yarmen Dinamika, Waredpel Nasir Nurdin, Sekretaris Redaksi Bukhari M Ali, dan para redaktur lainnya. Pertemuan dimulai sekitar pukul 15.30 WIB berlangsung kira-kira 90 menit.
Seusai diskusi, Zulkarnain meninjau sekolah antikorupsi dan berdiskusi dengan aktivis GeRAK Aceh di Kantor GeRAK, Banda Aceh. Sebelumnya, ia menjadi pemateri dalam seminar di Gedung AAC Dayan Dawood, Unsyiah, dengan tema “Arah Perubahan Korupsi Indonesia”.
Pemateri lainnya di acara ini adalah Nasir Djamil, Anggota DPR RI asal Aceh, dan Saifuddin Bantasyam SH MHum, Doses Fakultas Hukum Unsyiah. Seminar itu digelar Pemerintah Mahasiswa Unsyiah yang dipimpin Presiden Mahasiswa Furqan Ishak Aksa. (sal/sar)
---------
Saksikan konser kemanusian untuk Rakyat Palestina bersama Fadly (Padi), Sulis (Cinta Rasul), Tim Nasyid Izzatul Islam dan Rafli Kande, 18 November 2012 di AAC Dayan Dawood.
Infaq dapat juga disalurkan melalui Rek BSM Nomor 707 555 6661 a.n KNRP Aceh | Info: 0877 4757 6844.
Komite Nasional Untuk Rakyat Palestina (KNRP) Aceh adalah lembaga kemanusian yang peduli permasalahan Masjid Al-Aqsa dan isu kemanusian rakyat Palestina.
Zulkarnain menyampaikan hal tersebut saat bersilaturahmi ke Kantor Harian Serambi di Gampong Meunasah Manyang, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Selasa (13/11). Kehadirannya ke Banda Aceh kemarin sebagai pemateri pada seminar nasional di Unsyiah, Banda Aceh dan meninjau sekolah anti korupsi GeRAK Aceh.
“Tokoh masyarakat, LSM, dan media massa sangat perlu mengkritisi kebijakan itu. Setiap pengeluaran uang negara melalui bendahara dan harus ada aturan jelas. Sedangkan dana aspirasi itu tidak jelas siapa yang mengelola, dalam bentuk apa bantuannya, dan tidak jelas pertanggungjawabannya. Itu dirancang hanya untuk mempermudah korupsi,” kata Zulkarnain.
Karena itu, menurutnya di provinsi lain dana aspirasi dewan tersebut sudah banyak dihapus. “Ya, sistem penggunaan dana itu sangat lemah dan banyak masalah. Nah, kalau dewan sendiri sudah tidak bersih, bagaimana mereka melakukan fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan,” ujar Zulkarnain dengan nada bertanya.
Pada kesempatan itu, Zulkarnain juga menyebutkan sejak 2004 hingga 9 November 2012, KPK menerima 997 pengaduan dari Aceh, termasuk yang dilaporkan kalangan LSM antikorupsi. Sebanyak 131 di antaranya ditunjuk langsung (TL) ke instansi berwenang, seperti polisi dan jaksa, 371 TL ke internal KPK, 78 TL permintaan tambahan data ke pelapor, dan 470 laporan tidak ditunjuk kemana-kemana karena tanpa ada identitas dari pelapor dan tidak ada bukti awal.
Namun, Zulkarnain menegaskan kedatangannya ke Aceh sama sekali bukan karena pengaduan itu dan tidak ada kaitan juga dengan kedatangan Gubernur Aceh Zaini Abdullah ke KPK Jakarta awal bulan ini meminta lembaga antikorupsi itu menangkap koruptor di Aceh.
“Kami tentu merespons laporan Pak Gubernur, tetapi kami juga butuh dukungan kepala SKPA di Aceh untuk mengungkap ini. Saya ke Banda Aceh hari ini memenuhi undangan Presiden Mahasiswa Unsyiah untuk menjadi pemateri, meninjau dan memberi dukungan terhadap sekolah antikorupsi di Aceh, dan bersilaturahmi ke Serambi,” jawabnya.
Di Kantor Serambi, Zulkarnain yang didampingi oleh dua staf KPK diterima oleh Pemred Serambi Mawardi Ibrahim, Redpel Yarmen Dinamika, Waredpel Nasir Nurdin, Sekretaris Redaksi Bukhari M Ali, dan para redaktur lainnya. Pertemuan dimulai sekitar pukul 15.30 WIB berlangsung kira-kira 90 menit.
Seusai diskusi, Zulkarnain meninjau sekolah antikorupsi dan berdiskusi dengan aktivis GeRAK Aceh di Kantor GeRAK, Banda Aceh. Sebelumnya, ia menjadi pemateri dalam seminar di Gedung AAC Dayan Dawood, Unsyiah, dengan tema “Arah Perubahan Korupsi Indonesia”.
Pemateri lainnya di acara ini adalah Nasir Djamil, Anggota DPR RI asal Aceh, dan Saifuddin Bantasyam SH MHum, Doses Fakultas Hukum Unsyiah. Seminar itu digelar Pemerintah Mahasiswa Unsyiah yang dipimpin Presiden Mahasiswa Furqan Ishak Aksa. (sal/sar)
---------
Saksikan konser kemanusian untuk Rakyat Palestina bersama Fadly (Padi), Sulis (Cinta Rasul), Tim Nasyid Izzatul Islam dan Rafli Kande, 18 November 2012 di AAC Dayan Dawood.
Infaq dapat juga disalurkan melalui Rek BSM Nomor 707 555 6661 a.n KNRP Aceh | Info: 0877 4757 6844.
Komite Nasional Untuk Rakyat Palestina (KNRP) Aceh adalah lembaga kemanusian yang peduli permasalahan Masjid Al-Aqsa dan isu kemanusian rakyat Palestina.
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !